Wujudkan Keterbukaan Informasi Publik, Bawaslu se-Jatim Isi Instrumen Komisi Informasi

tuban.bawaslu.go.id – Surabaya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tuban turut serta dalam Rapat Teknis Pengisian Instrumen Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Acara bertempat di kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur diikuti oleh seluruh perwakilan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, Senin (19/8/2024)

Kegiatan ini merupakan Komitmen Bawaslu provinsi Jawa Timur dalam hal untuk mewujudkan keterbukaan Informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur.

Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Dwi Endah Prasetyowati, dalam sambutannya menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sebuah kewajiban bagi Badan Publik, dan tidak terkecuali lembaga seperti Bawaslu.

“Keterbukaan informasi publik adalah sebuah kewajiban bagi kita semua, oleh karenanya kita harus bisa memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang diperlukan, dan hal itu bisa kita buktikan dengan kita bisa mengisi Kuesioner (SAQ) E-Monev yang dilakukan oleh Komisi Informasi (KI)", tegasnya.

Dalam Kesempatan tersebut Endah juga berpesan dalam pengisian Kuisioner/Self Assesment Questionnaire (SAQ) harus dilakukan dengan cermat dan teliti.

"kita tahu kesibukan teman-teman sekalian, apalagi kemarin kita juga sudah melakukan Launcing Rumah Data, tetapi Pengisian SAQ ini adalah tugas kita bersama dan itu harus kita selesaikan dan dilakukan sebaik-baiknya dan dilakukan dengan sungguh-sungguh” Pungkasnya. 

Diharapkan, melalui kegiatan ini, Bawaslu di seluruh Jawa Timur dapat lebih siap dan sigap dalam menghadapi kebutuhan informasi publik yang semakin kompleks.

Dengan adanya kegiatan ini, Bawaslu Tuban dan seluruh Bawaslu di Jawa Timur diharapkan dapat lebih siap dan sigap dalam menghadapi kebutuhan informasi publik yang semakin kompleks dan mampu meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik, demi terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi yang berjalan di Indonesia. (*)