Inovasi dan Edukasi Antar Gakkumdu Tuban Lolos Tahap Dua Gakkumdu Award, Optimis Bisa Juara

Tuban - Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Tuban, lolos penilaian tahap I yaitu administrasi pada ajang Gakkumdu Award 2025.

Alhasil, Gakkumdu Tuban menjalani sesi tahap II wawancara yang dipandu oleh tim penilai Bawaslu RI, yang turut melibatkan Polri dan Kejaksaan.

Wawancara dilakukan via zoom, Selasa (18/11/2025), mulai pukul 14.00-14.45 WIB.

Kekompakan tim Gakumdu Tuban juga terlihat, dengan hadirnya personil kepolisian dan kejaksaan yang mendampingi selama proses wawancara berlangsung.

"Alhamdulillah dalam penilaian tahap II (dua) sesi wawancara ini kita didampingi polisi dan jaksa yang selama ini tergabung dalam sentra Gakkumdu Tuban. Selanjutnya ditunggu proses lebih lanjut, bismillah optimis bisa juara," kata Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Tuban, Mochamad Sudarsono.

Nonok sapaan akrab Kordiv PP Datin Kabupaten Tuban menambahkan, selama proses berlangsung, tim penilai menanyakan seputar kategori yang diambil Gakkumdu Tuban yaitu Inovasi dan Edukasi pada saat tahapan pemilihan kepala daerah berlangsung.

Gakkumdu yang diampu Bawaslu Tuban menonjolkan kegiatan inovasi berupa kegiatan netralitas yang melibatkan 328 kepala desa dan lurah sekabupaten, Netralitas ASN Camat, Kapolsek, dan Danramil Sekabupaten dan puncaknya menggelar apel patroli sentra Gakkumdu jelang masa tenang dan pemungutan suara yang diikuti lebih dari 2000 peserta.

Selain itu, tak kalah penting juga melakukan edukasi di sejumlah lembaga pendidikan baik SMA sederajat dan perguruan tinggi, bahkan kegiatan tersebut tertuang dalam bentuk MoU.

"Kita ada MoU ke sejumlah lembaga pendidikan yang berkaitan dengan edukasi tindak pidana penanganan pelanggaran saat pilkada berlangsung. Pesan tegasnya, dalam pelaksanaan Pilkada juga ada ancaman pidana penjara bagi siapapun yang melanggar. Alhamdulillah banyak yang teredukasi," pungkasnya.

Diketahui, pada ajang Gakkumdu Award 2025 Pemilihan serentak 2024, terdapat lima nominasi yang bisa dipilih oleh masing-masing kabupaten/kota maupun Provinsi. 
Di antaranya kategori, Pembinaan Terbaik, Inovasi dan Edukasi Terbaik, Fasilitasi Terbaik, Edukasi Terbaik dan Penanganan Pidana Terbanyak.