Bawaslu Tuban Ikuti Diskusi Pokja PPKS Bahas Penguatan Budaya Berani Melapor

Tuban – Bawaslu Kabupaten Tuban mengikuti Diskusi Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Pokja PPKS) yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur secara daring pada Kamis (21/5/2026).

Kegiatan tersebut mengangkat tema "Kampanye Lapor Berani: Hapus Stigma, Pokja PPKS Melindungi" dan diikuti oleh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Diskusi menghadirkan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Eka Rahmawati, sebagai narasumber.

Dalam pemaparannya, Eka Rahmawati menegaskan pentingnya mengubah cara pandang terhadap korban kekerasan seksual. Menurutnya, tidak boleh ada lagi stigma maupun narasi yang menyalahkan korban.

"Tanggung jawab kekerasan seksual sepenuhnya berada pada pelaku, bukan korban atau penyintas. Masyarakat harus melakukan reframing bahwa pakaian, penampilan, maupun perilaku korban bukanlah penyebab kekerasan seksual," tegas Eka.

Eka juga menekankan pentingnya memberikan perlindungan kepada pelapor dari segala bentuk retaliasi atau tindakan balas dendam yang dapat menghambat proses pelaporan.

"Retaliasi seperti menyudutkan pelapor, mempertanyakan alasan korban melapor, atau memberi tekanan kepada korban sangat berbahaya. Karena itu diperlukan saluran pengaduan yang aman, perlindungan kerahasiaan, dan mekanisme yang adil," ujarnya.

Ia berharap seluruh pimpinan dan jajaran Bawaslu dapat menjadi garda terdepan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

"Isu kekerasan seksual bukan hanya isu perempuan, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen lembaga," pungkas Eka.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan memperkuat komitmen seluruh jajaran Bawaslu dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan kerja. Selain itu, diskusi juga menjadi sarana membangun budaya berani melapor serta menghapus stigma terhadap korban.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Tuban menegaskan komitmennya untuk terus mendukung terwujudnya lingkungan kerja yang profesional, aman, inklusif, dan berintegritas, serta menjunjung tinggi prinsip perlindungan dan penghormatan terhadap hak setiap individu.