Afifuddin: Kader Pengawas adalah Subjek Demokrasi

tuban.bawaslu.go.id - Membumikan nilai pengawasan membutuhkan kerja terus menerus. Basis toeritik, regulasi, dan aturan yang “melangit” harus terus dibumikan dan di dekatkan kepada generasi milenial.

Koordinator Divisi Pengawasan dan sosialisasi Bawaslu RI, Mohammad Afifuddin menyampaikan perlunya membumikan nilai nilai pengawasan di kalangan milenial. Menurutnya kader pengawas adalah subjek dari demokrasi. Hal ini ia sampaikan dalam pembukaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) di Gresik, Rabu siang (21/10).

“Saya mengapresiasi kepada teman-teman yang bergabung dalam SKPP. Ini merupakan implementasi pertama yang dilakukan oleh Bawaslu dan saya hadiri,” terang Afif dihadapan peserta SKPP, Rabu (21/10)

Pria kelahirkan Sidorjo ini menjelaskan secara ringkas tentang kewenangan Bawaslu dalam melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan. Menurutnya kerja Bawaslu membutuhkan inovasi dan kolaborasi.

“Kewenangan pencegahan salah satu kata kuncinya adalah inovasi dan kerja sama. Makanya kita bikin desa anti politik uang, pojok pengawasan, sekolah kader pengawasan partisipatif,” jelasnya.

Alumni jurusan Tafsir Hadist UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini juga mengutip pembagian karakter manusia dari Al-Ghazali.

“Jadi ada orang tahu kalau dirinya tahu. Ada orang tahu, tetapi tidak tahu kalau dirinya tahu. Ada orang tidak tahu, tapi tahu kalau dirinya tidak tahu. Ada juga orang yang tidak tahu, tapi tidak tahu kalau dirinya tidak tahu,” tambahnya.

Untuk itulah, dengan adanya tipologi karakter manusia yang disampaikan oleh Al Ghazali, maka dipandang perlu melahirkan kader pengawas pemilu di masyarakat.

“Soal kemauan dan pengetahuan kadang-kadang tidak berbanding linier. Banyak orang punya inovasi, tapi tidak tahu mau berbuat apa. Maka nilai-nilai pengawasan harus di pupuk dengan SKPP dan Bawaslu harus membumi. SKPP sebagai upaya untuk membangun sinergi dengan kader pengawas,” jelasnya.

SKPP dilaksanakan di Gresik sejak tanggal 21-23 Oktober. Diikuti oleh 76 peserta dari delegasi 13 organisasi di Jatim. Diantaranya, Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Jatim, Korp Putri Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (KOPRI PKC PMII) Jatim, DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Jatim, DPD Ikatan Mahasiswa Muhammdiyah (DPD IMM) Jatim, Badan Koordinasi Korp HMI-Wati (KOHATI) Jatim, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Jatim, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jatim, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Jatim, DKD Forum Silaturahmi Santri (FORSIS) Jatim, Pusat Informasi Rakyat (PIR) Jatim, Ansoruna Business School Jatim, Ikatan Keluarga Alumni Universitas Maarif Hasyim Latif (IKA UMAHA) Jatim, dan Lumbung Informasi Rakyat Kota Surabaya.

Sumber : Laman Bawaslu Jatim.